Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Berita » Presiden Prabowo Luncurkan Koperasi Merah Putih Serentak di Seluruh Indonesia, Gubernur SDK: Langkah Nyata Menggerakkan Ekonomi Rakyat

Presiden Prabowo Luncurkan Koperasi Merah Putih Serentak di Seluruh Indonesia, Gubernur SDK: Langkah Nyata Menggerakkan Ekonomi Rakyat

  • account_circle Hms
  • calendar_month Sen, 21 Jul 2025
  • visibility 39
  • comment 0 komentar

Polman – Proclaimnews.id  Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan 80 ribu kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih secara serentak di seluruh Indonesia, Senin, 21 Juli 2025.

Di Sulawesi Barat, peluncuran ini turut disaksikan oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), melalui sambungan zoom meeting dari Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar.

Peluncuran KKMP Sidodadi ini juga dihadiri Kepala Pusat Pelatihan SDM Desa dan Daerah Tertinggal, Dr. Dicky Yosepial, Bupati dan Wakil Bupati Polman, H. Samsul Mahmud dan Hj. Andi Nursami Masdar, Pejabat Pemprov Sulbar, Forkompimda, Kepala BPdan tamu undangan lainnya.

Gubernur Sulbar, Suhardi Duka menyambut baik hadirnya koperasi berbasis desa dan kelurahan tersebut. Ia menilai, Koperasi Merah Putih merupakan langkah nyata pemerintah dalam menggerakkan ekonomi rakyat dari akar rumput.

“Tinggal size (skala) kegiatan ekonominya yang harus perbesar, baik itu beras, gas. Pupuk masih kecil, kalau nanti nya manajemen nya semakin bagus, saya yakin koperasi ini akan bisa melayani bukan hanya untuk lingkup kelurahan tapi bisa melayani satu kecamatan sesungguhnya, tapikan koperasi-koperasi lain juga ada di kelurahan,” kata Gubernur Suhardi Duka.

SDK sapaan akrabnya mengungkapkan, sebanyak 648 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Sulbar sudah siap untuk beroperasi setelah dilaunching serentak oleh Presiden Prabowo.

Gubernur Sulbar dan Enam Bupati di Sulbar akan melakukan pembinaan serta pemantauan langsung terhadap pelaksanaan kegiatan koperasi di masing-masing.
“Saya monitoring ya. Satu dua bulan saya akan turun melihat koperasi mana yang sudah berjalan dengan baik,” ungkapnya.

Anggota DPR RI periode 2019-2024 itu meyakini koperasi Merah Putih yang ada di Sulbar tidak akan mendapatkan hambatan dalam pelaksanaannya. Apalagi dari segi ekonomi. Hanya manajemen koperasinya saja yang perlu dikelola dengan baik.

Apalagi, di era sekarang ini, pengelolaannya harus dilakukan secara profesional dengan menggunakan sistem online. Olehnya dibutuhkan pengurus Koperasi yang menguasai bidang Information Technology (IT) atau Teknologi Informasi.

“Supaya semua koperasi bisa me-manage, baik pesanan, laporan dan lain-lain sebagainya secara online. Itu yang kita lihat masih ada keterbatasan di provinsi Sulbar terhadap SDM yang menguasai IT,” ucapnya.

Gubernur SDK juga berpesan kepada seluruh masyarakat Desa dan Kelurahan untuk bergabung menjadi anggota di Koperasi Merah Putih yang ada di daerahnya masing-masing. SDK meyakini Koperasi Merah Putih ini tidak akan rugi.

“Kalau ingin merasakan bagaimana Sisa Hasil Usaha (SHU) itu dibagi kepada anggota, ya masuk sebagai anggota. Karena kalau tidak masuk tentu tidak dapat bagian,” ujarnya.

“Dengan demikian selain simpanan pokoknya, simpanan wajibnya, simpanan sukarela nya diperbesar supaya nantinya SHUnya dia dapat paling besar. Dengan demikian beban kredit yang akan diberikan bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) tidak terlalu besar kalau pemupukan modal di anggota koperasi sudah besar,” pungkasnya. (Rls)

  • Penulis: Hms
  • Editor: El.kml

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Program Blankspot Pemprov Sulbar, Target Tuntaskan 196 Desa di Sulbar Masih Blankspot dan Lemah Sinyal 4G

    Program Blankspot Pemprov Sulbar, Target Tuntaskan 196 Desa di Sulbar Masih Blankspot dan Lemah Sinyal 4G

    • calendar_month Jum, 29 Agu 2025
    • account_circle Hms
    • visibility 33
    • 0Komentar

    Mamuju – Proclaimnews.id Berdasarkan data terbaru Dashboard PMT Kemenkomdigi RI per Januari 2025, masih terdapat 196 desa (30,25%) di wilayah Provinsi Sulawesi Barat yang masuk kategori blankspot maupun lemah sinyal internet seluler 4G. Rinciannya, terdapat 118 desa blankspot dan 78 desa lemah sinyal yang tersebar di enam kabupaten, yaitu: Pasangkayu: 5 desa blankspot, 16 desa […]

  • BKD Sulbar Tegaskan Pentingnya Pembentukan UPTD Khusus Pengembangan Kompetensi ASN

    BKD Sulbar Tegaskan Pentingnya Pembentukan UPTD Khusus Pengembangan Kompetensi ASN

    • calendar_month Jum, 27 Jun 2025
    • account_circle Hms
    • visibility 41
    • 0Komentar

    Mamuju —Proclaimnews.id  Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) turut berperan aktif dalam rapat pembahasan usulan pembentukan dan perubahan nomenklatur Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang digelar di Ruang Rapat Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Sulbar, Rabu, 25 Juni 2025. Kegiatan ini sebagai salah satu strategi Pemprov Sulbar di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka […]

  • Wagub Sulbar Tegas! Minta Kepala OPD Sanksi ASN tak Disiplin dan Tak Ikutkan Tender Perusahaan yang Punya Sangkutan

    Wagub Sulbar Tegas! Minta Kepala OPD Sanksi ASN tak Disiplin dan Tak Ikutkan Tender Perusahaan yang Punya Sangkutan

    • calendar_month Rab, 23 Apr 2025
    • account_circle Hms
    • visibility 47
    • 0Komentar

    Mamuju – Proclaimnews.id Wakil Gubernur Sulawesi Barat Salim S Mengga, menekankan agar masing-masing OPD membuat surat pengawasan dalam setiap mengerjakan setiap proyek. Itu disampaikan saat pimpin rapat bersama kepala OPD linkup Pemprov Sulbar di Lt. 2 Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Rabu 23 April 2025. ‎ ‎ ‎Setiap perusahaan yang masuk dalam daftar memiliki sangkutan tidak […]

  • Pelaksanaan APBD Tahun 2024 Diganjar BPK dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

    Pelaksanaan APBD Tahun 2024 Diganjar BPK dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

    • calendar_month Kam, 26 Jun 2025
    • account_circle Hms Komdigi
    • visibility 34
    • 0Komentar

    APBD SERTA PUBLIC VALUE Oleh: DR. H. Suhardi Duka, MM Mamuju – Proclaimnews.id Pelaksanaan APBD tahun 2024 diganjar BPK dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Walau masih meninggalkan sederet catatan, WTP sebagai opini BPK atas ‘ketaatan di atas kertas’ pada pelaksanaan APBD tahun 2024 itu tetap jadi satu hal yang wajar untuk dijadikan satu kebanggan. […]

  • Pertamina Patra Niaga Sulawesi Perkuat Silaturahmi dengan Kejaksaan Tinggi Gorontalo untuk Kelancaran Distribusi Energi

    Pertamina Patra Niaga Sulawesi Perkuat Silaturahmi dengan Kejaksaan Tinggi Gorontalo untuk Kelancaran Distribusi Energi

    • calendar_month Sen, 29 Sep 2025
    • account_circle Hms
    • visibility 14
    • 0Komentar

    Gorontalo, – Proclaimnews.id 29 September 2025 – PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi terus memperkuat komitmennya dalam menjaga kelancaran dan ketepatan distribusi energi bagi masyarakat. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui kunjungan silaturahmi Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Sulawesi, Fanda Chrismianto, bersama jajaran manajemen ke Kejaksaan Tinggi Gorontalo, yang disambut langsung oleh Wakil Kepala […]

  • Itjen Kemendagri Fokus Pemeriksaan: BPKPD Sulbar Dorong Optimalisasi PAD, Efektivitas Belanja Daerah, dan Layanan Perizinan

    Itjen Kemendagri Fokus Pemeriksaan: BPKPD Sulbar Dorong Optimalisasi PAD, Efektivitas Belanja Daerah, dan Layanan Perizinan

    • calendar_month Sab, 20 Sep 2025
    • account_circle Hms
    • visibility 23
    • 0Komentar

    Mamuju – Proclaimnews.id Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri) melakukan pemeriksaan dengan fokus pada tiga area strategis tata kelola keuangan daerah, yakni optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) berupa tanah dan bangunan, efektivitas belanja daerah dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya […]

expand_less