Tingkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan Publik, DKP Sulbar Siapkan Langkah Strategis

Mamuju – Proclaimnews.id Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Evaluasi Program dan Kinerja Individu secara hybrid, Rabu (24/9/2025). Kegiatan ini dipimpin Kepala DKP Sulbar, Suyuti Marzuki, serta dihadiri sejumlah Tim Ahli Gubernur dan Wakil Gubernur diantaranya, Abd. Wahab Abdi, Herlin, Herman Kadir serta Bayu Aditya Pratama sebagai evaluator eksternal.

Kegiatan ini berlangsung di Aula DKP Sulbar dan diikuti pejabat eselon III, ASN, non-ASN, serta staf UPTD melalui Zoom Meeting. Agenda ini merupakan implementasi komitmen Pemprov Sulbar untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dalam paparannya, Herlin menekankan pentingnya transformasi digital dalam penyediaan informasi. Menurutnya, informasi yang akurat dan bertanggung jawab adalah bagian dari pelayanan dasar yang berkualitas, sejalan dengan misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur, Salim S. Mengga dalam Panca Daya. Transparansi informasi, katanya, juga merupakan prinsip utama tata kelola pemerintahan yang baik untuk membangun kepercayaan publik.

Beberapa strategi yang direkomendasikan antara lain optimalisasi media digital, kurasi dan standardisasi informasi, serta penerapan panduan teknis publikasi. Herlin bahkan menekankan perlunya penggunaan kata kunci “Gubernur Sulbar, Suhardi Duka” dan “Wakil Gubernur, Salim S. Mengga” dalam setiap rilis berita sebagai strategi dasar Search Engine Optimization (SEO).

Menanggapi hal tersebut, Suyuti Marzuki menegaskan komitmen DKP Sulbar untuk segera membentuk tim publikasi khusus yang mengelola website resmi dinas.

“Kami ingin setiap informasi yang dirilis DKP menjadi referensi kredibel dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Selain memperkuat publikasi, DKP juga akan mengembangkan sistem kelembagaan dalam pengelolaan data dan perizinan kapal penangkap ikan yang lebih terintegrasi. Pendekatan berbasis data ini diyakini akan menjadi dasar perumusan kebijakan yang lebih tepat di sektor kelautan dan perikanan.

Rapat evaluasi juga menyoroti beberapa isu strategis, di antaranya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), kerja sama dengan DKP Majene dalam pengelolaan Pelabuhan Perikanan Banggae, serta rencana kunjungan lapangan Tim Ahli Gubernur ke UPTD Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) Poniang.

Melalui langkah-langkah tersebut, DKP Sulbar menargetkan terwujudnya visi “Sulbar Sehat, Sulbar Cerdas, Sulbar Responsif, Sulbar Berdaya” dengan tata kelola sektor kelautan dan perikanan yang transparan, akuntabel, serta berbasis teknologi informasi. (rls)