Kegiatan yang dipandu langsung oleh Tim SPBE Inspektorat ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemprov Sulbar.
Coaching klinik ini berfokus pada pemberian penjelasan teknis serta pendampingan dalam merumuskan dan menyusun manajemen risiko SPBE. Langkah ini merupakan bagian penting dalam upaya pemenuhan evidence pada Indikator 9 SPBE, yang menjadi salah satu tolok ukur penting dalam penilaian implementasi SPBE di instansi pemerintahan.
“Pelaksanaan coaching klinik ini menunjukkan komitmen kuat Pemprov Sulbar di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka dan Wagub Salim S. Mengga (SDK-JSM), dalam mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang andal, aman, dan berkelanjutan,” ujar Bujaeramy Hassan, Kepala BKD Sulbar.
Bujaeramy menegaskan, manajemen risiko SPBE bukan hanya sekadar kewajiban administratif, melainkan sebuah fondasi krusial untuk memastikan bahwa setiap inovasi digital yang kita terapkan dapat berjalan efektif tanpa hambatan signifikan.
“Dengan memahami dan mengelola risiko sejak dini, kita dapat meminimalisir potensi gangguan, melindungi data, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat,” ujarnya.
Bujaeramy juga menekankan pentingnya kolaborasi antar perangkat daerah dalam implementasi SPBE.
“Keberhasilan SPBE adalah tanggung jawab bersama. Melalui kegiatan seperti ini, kita berharap seluruh perangkat daerah dapat memiliki pemahaman yang seragam dan kemampuan yang memadai dalam menyusun manajemen risiko SPBE, sehingga Indikator 9 SPBE dapat terpenuhi dengan baik dan kita dapat terus bergerak maju menuju pemerintahan digital yang lebih baik,” pungkasnya. (Rls)
Saat ini belum ada komentar